Saturday , 31 October 2020
Home / Keuangan & Perbankan / UU Cipta Kerja, WNA Boleh Miliki Apartemen Di Indonesia – Property & Bank

UU Cipta Kerja, WNA Boleh Miliki Apartemen Di Indonesia – Property & Bank

Properti : RUU Cipta Kerja akhirnya ditetapkan menjadi Undang-undang (UU),  setelah  Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mendapatkan persetujuan dari peserta rapat pada senin (5/10/2020). Kelesuan yang terjadi pada industri properti sejak beberapa tahun terakhir, ditambah dampak yang diakibatkan pandemi Covid-19 menjadi perhatian besar pemerintah.
Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah dan DPR telah menyetujui warga negara asing (WNA) untuk memiliki properti  berupa satuan rumah susun atau apartemen dengan status hak milik.

Ketentuan hak milik ini tertuang dalam Pasal 144 UU Cipta Kerja. Pasal 114 ayat 1 UU Cipta Kerja menyebutkan, persyaratan hak milik atas sarusun diberikan kepada lima golongan.
Kelima golongan tersebut yakni, Warga Negara Indonesia (WNI), Badan Hukum Indonesia, Warga Negara Asing (WNA) yang mempunyai izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Badan Hukum Asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia, atau perwakilan negara asing dan lembaga internasional yang berada atau mempunyai perwakilan di Indonesia.

Selanjutnya, dalam Pasal 144 ayat (2) pemerintah memperbolehkan hak milik sarusun dialihkan dan dijaminkan. Sementara pada ayat (3), dinyatakan bahwa hak milik sarusun dapat dijaminkan dengan dibebani hak tanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam Pasal 143 sendiri dijelaskan bahwa hak milik sarusun merupakan hak kepemilikan atas satuan rumah susun yang bersifat perseorangan. Kepemilikan ini terpisah dengan hak bersama atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil dalam sebuah sesi webinar bersama Real Estate Indonesia (REI) (23/7/2020) mengatakan, “dari dulu menganggap asing boleh saja beli. Properti tidak akan bisa dibawa keluar sementara modalnya bisa masuk ke sini.”
Menteri Sofyan menambahkan, pemberian izin kepemilikan tersebut telah melalui proses panjang. Hal tersebut akhirnya dimasukan ke dalam RUU Cipta Kerja lantaran akan banyak pemangku kepentingan (stakeholder) yang terlibat di dalamnya.

“Oleh karena itu kita sama-sama sebagai stakeholder harus melihat juga bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja itu berjalan. Karena Presiden dan pemerintah sangat concern terhadap ini. Dan kita punya kesepahaman, enggak ada salah sangka, enggak ada salah perspektif,” imbuhnya.
Seperti diketahui, bahwa sebelumnya dalam peraturan pemerintah (PP) no 103 tahun 2015 tentang kepemilikan rumah tempat tinggal atau hunian bagi orang asing yang berkedudukan di Indonesia, mereka hanya diberi izin dalam bentuk hak pakai atas sarusun. PP tersebut secara tegas bahwa warga negara asing tidak bisa memiliki hak milik atas sarusun.

Pada Pasal 5 PP tersebut dijelaskan orang asing hanya diberikan hak pakai untuk rumah tunggal pembelian baru dan hak milik atas sarusun di atas hak pakai untuk sarusun pembelian unit baru.
Selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan rumah tunggal yang diberikan diatas tanah Hak pakai, diberikan jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dan dapat di perpanjang dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. jika jangka waktu perpanjangan berakhir maka hak pakai tersebut dapat di perbaharui untuk jangka waktu 30 tahun.

Berita Keuangan & Perbankan | Sumber : UU Cipta Kerja, WNA Boleh Miliki Apartemen Di Indonesia – Property & Bank

Check Also

Rayakan HUT, IKEA Gandeng Masker Untuk Indonesia Donasikan 10.800 Masker - Property & Bank

Dalam Satu Tahun, IKEA Food Mampu Kurangi 31% Limbah Makanan – Property & Bank

SEKITAR KITA – Permasalahan sampah makanan sudah menjadi isu global yang patut diperhatikan dalam beberapa …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *