Monday , 13 July 2020
Home / Keuangan & Perbankan / Segera Kelola Dana, BP Tapera Duplikasi Sistem BPJS Kesehatan – Property & Bank

Segera Kelola Dana, BP Tapera Duplikasi Sistem BPJS Kesehatan – Property & Bank

NASIONAL – Pemerintah sudah mulai menyiapkan langkah dalam menjalankan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) setelah Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Pemerintah atau PP No. 25 Tahun 2020 tentang hal tersebut. Komisioner BP Tapera, Adi Setianto menjelaskan, pihaknya dalam menjalankan program bakal mengedepankan asas gotong royong.
Ia mencontohkan asas tersebut seperti yang saat ini diterapkan di BPJS Kesehatan. “Contoh sederhananya gini, BPJS Kesehatan yang mampu tetap ngiur (bayar iuran) tapi jarang memakai fasilitas. Jadi uang yang dikumpulkan iur ini, dipakai yang kurang mampu, kira-kira seperti itu,” kata Adi dalam Virtual meeting yang akrab bertajuk Ngopi Sore Bareng Jurnalis, bertema Mau Di Bawa Kemana Tapera, yang diselenggarakan oleh Majalah Property&Bank, pada Jumat (26/06/).

Ia menjelaskan masyarakat yang mempunyai penghasilan di atas Rp 8 juta dan sudah mempunyai rumah tetap disimpan di BP Tapera dalam bentuk tabungan. Dana tersebut, terangnya, akan dikelola dan dikembangkan dengan baik.
“Hasilnya, ya kita kembalikan kepada penabung. Tapi, selama mereka belum makai, dananya kita bisa pinjamkan dananya ke golongan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) yang menerima manfaat. Kira-kira seperti itu,” jelas pria kelahiran Surabaya, 7 Mei 1961.

Mantan Direktur PT Bank Tabungan Negara (BTN) dan Bank Negara Indonesia (BNI) ini menegaskan, dalam menjalankan BP Tapera memang harus ada unsur kebermanfaatan kepada masyarakat yang disasar. Ia menuturkan pihaknya juga tidak terlalu memikirkan motif mendapatkan profit.
“Kemudian nirlaba, nirlaba yang kami lembaga yang dibentuk profit motif. Jadi untuk mengelola BP Tapera, kami diberikan dana modal awal pemerintah Rp 2,5 triliun itu kita kelola dana itu dipakai untuk operasional BP Tapera,” tutur Adi.  “Jadi murni hasil tabungan yang kita kelola di BP Tapera kita kelola kembali ke mereka masing-masing peserta,” tambahnya.

UU Tapera Nomor 4 Tahun 2016 mengamanatkan pembentukan Komite Tapera dalam waktu tiga bulan setelah undang-undang disahkan. Komite ini terbentuk setelah enam bulan UU disahkan. Anggota Komite Tapera awalnya berjumlah lima orang, terdiri dari Menteri PUPR, Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, satu komisioner Otoritas Jasa Keuangan sebagai anggota Komite Tapera ex officio, dan satu anggota Komite Tapera dari kalangan profesional.
Komite ini memiliki kewenangan merumuskan kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera. Selain itu, Komite Tapera berwenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian komisioner dan deputi komisioner dari jabatannya kepada Presiden.

Komite ini juga melaksanakan tugas pembinaan dan pengelolaan Tapera, merumuskan ketentuan gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi Komisioner dan Deputi Komisioner yang merupakan anggota BP Tapera. Terbentuknya Komite Tapera diikuti pula oleh pembentukan komisioner dan deputi komisioner BP Tapera.
Tapera menjadi tangung jawab BP Tapera, yang dipimpin oleh satu komisioner dan paling banyak empat deputi komisioner. Keempat deputi ini meliputi bidang pengerahan, bidang pemungutan, bidang pemupukan, serta bidang administrasi dan hukum. Setelah melalui proses pemilihan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono akhirnya resmi melantik Komisioner dan empat orang deputi komisioner BP Tapera pada Jumat (29/03/2019).

Ada lima orang yang diangkat dalam susunan kepengurusan BP Tapera, yaitu Adi Setianto sebagai Komisioner. Kemudian, Eko Ariantoro sebagai Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana Tapera, dan Gatut Subadio sebagai Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana Tapera. Lalu, Ariev Baginda Siregar seabgai Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera, dan Nostra Tarigan sebagai Deputi Komisioner Bidang Hukum dan Administrasi. (Artha Tidar)

Berita Keuangan & Perbankan | Sumber : Segera Kelola Dana, BP Tapera Duplikasi Sistem BPJS Kesehatan – Property & Bank

Check Also

Hak Elektronik  pict by majalahagraria.today

Hak Tanggungan Elektronik Berlaku Nasional, ATR Hapus Cara Konvensional – Property & Bank

NASIONAL – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai melaksanakan pelayanan Hak Tanggungan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *