Saturday , 19 September 2020
Home / Keuangan & Perbankan / Saat Pandemi Transaksi Properti Rp 500 Juta Wajib Lapor, Penjualan Kian Merosot – Property & Bank

Saat Pandemi Transaksi Properti Rp 500 Juta Wajib Lapor, Penjualan Kian Merosot – Property & Bank

PROPERTI – Regulasi transaksi di atas Rp 500 juta harus menyertakan laporan asal-usul dananya membuat industri properti terkena dampak. Ketentuan untuk mencegah pencucian uang ini, memang sudah lama berlaku. Tapi saat pademi covid-19, hal ini memperparah pasar properti, sehingga ketentuan wajib lapor itu kembali dipertanyakan.
Aturan ini diatur dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pengembang properti yang bakal menawarkan unit, juga harus menanyakan asal-usul dana kepada pembeli. Termasuk surat pernyataan pemenuhan kewajiban pajak oleh calon pembeli atau investor.

“Orang yang minat, lalu kita tunjukkan form surat pernyataan itu, banyak yang membatalkan, sampai 50% dari orang yang mau transaksi. Misal datang 4 orang, terus kita sodori, yang 2 batal, katanya oh nanti saja,” ujar Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Totok Lusida, pada Kamis (07/09/2020).
Ketentuan pengembang wajib lapor tujuannya untuk menghindari pencucian uang. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dengan adanya aturan ini, maka masyarakat maupun pengusaha diarahkan agar taat pajak dengan melaporkannya secara langsung.

Pasal 27 menegaskan (1) Penyedia barang dan/atau jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada PPATK.
Dalam ketentuan itu, perusahaan properti/agen properti masuk dalam kategori pihak wajib melakukan pelaporan untuk transaksi di atas Rp 500 juta. Kondisi itu membuat perputaran uang yang harusnya besar, menjadi tidak maksimal. Sebagian besar mengaku terkendala akibat tidak melaporkan pajak dari pendapatannya selama ini.
“Saya tanya, kenapa? (dia jawab) Itu bukan uang gelap, tapi uang yang belum lapor pajak. (Jika membeli properti) nanti saya kena (kasus) pajak. Jadi dia tunda. Bukan uang hasil mencuri uang tetangga, bukan,” paparnya. Ia mengakui program tax amnesty beberapa tahun lalu bisa menjadi penolong.

Saat itu banyak yang mengikuti program ini. Namun, tidak sedikit juga yang ragu, khawatir jika ikut justru nantinya tersandung kasus. Totok mengaku keraguan itu yang berpengaruh terhadap keputusan berinvestasi properti saat ini.
“Terus salah? Iya salah, yang punya duit juga tau dia salah kok. Lalu kenapa kemarin waktu Tax Amnesty tidak memanfaatkan? Karena waktu Tax Amnesty dia ragu-ragu, ini apa benar? Nanti lapor malah diperiksa, wong sudah salah biasanya takut,” sebutnya.
Regulasi soal wajib lapor transaksi ini memang sudah lama, tapi dalam konteks pasar properti yang kini lesu akibat pandemi Covid-19, aturan itu menjadi krusial bagi pengembang. Harapannya bila tak ada faktor membuat orang takut membelanjakan properti, maka harapannya bisa mendongkrak properti.

BI mencatat penjualan rumah baru pada triwulan II-2020, masih mengalami penurunan tajam secara tahunan. Meski penurunannya lebih baik dibandingkan triwulan I-2020, pemicunya salah satunya banyak yang membatalkan pembelian.
Pada triwulan II penjualan rumah mengalami kontraksi 25,6% (yoy) membaik dari kuartal pertama yang anjlok sampai 43,19% (yoy). Namun, secara triwulanan penjualan rumah memang tumbuh 10,14%
“Namun demikian pada triwulan II-2020 terdapat unit properti yang mengalami pembatalan penjualan oleh konsumen sekitar 10% dari total unit terjual pada triwulan II-2020 dengan porsi terbesar adalah rumah tipe kecil (64%),” jelas survei BI tentang properti residensial triwulan II-2020 dikutip, Rabu (12/8).

Ketua Umum Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Endang Kawidjaja mengemukakan saat ini transaksi pembelian properti Rp100 juta juga harus lapor dan semua transaksi di atas Rp500 juta pun masuk ke pengawas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
“Ketentuan ini berdampak ke sektor properti, karena ada yang punya uang, belum lapor pajak, jadi takut beli properti,” ujarnya. Commercial and Business Development Director AKR Land, Alvin Andronicus juga mengeluhkan aturan wajib lapor tersebut. Dia mengutarakan hal itu makin menekan sektor properti.
Apalagi, adanya penegasan melalui Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 72 dan 73 bila setiap transaksi properti hasil penjualan yang terjadi harus dilaporkan dan diakui sebagai pendapatan jika unit telah siap serah terima. “Jadi dilematis, karena penjualan yang rendah, namun belum bisa diakui sebagai revenue,” ujarnya.

Menurutnya, ketentuan yang mewajibkan harus lapor di atas Rp500 juta dari segi pribadi, akan berdampak negatif, bagi penjualan karena pasar menjadi khawatir. “Saat kondisi pandemi sebaiknya tidak membuat aturan yang dapat memperlemah pasar properti yang memang sudah sangat lemah,” pungkasnya. (Artha Tidar)

Berita Keuangan & Perbankan | Sumber : Saat Pandemi Transaksi Properti Rp 500 Juta Wajib Lapor, Penjualan Kian Merosot – Property & Bank

Check Also

infrastruktur

Dukung Pembangunan Infrastruktur, MAPPI Harus Tingkatkan Profesionalitas – Property & Bank

INFRASTRUKTUR – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan pembangunan infrastruktur …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *