Monday , 25 January 2021
Home / Finansial / PPATK: Negara terima Rp9 triliun dari tindak pidana perpajakan

PPATK: Negara terima Rp9 triliun dari tindak pidana perpajakan

keberhasilan itu merupakan hasil dari join operation tiga pihak yaitu PPATK, Direktorat Jenderal Pajak, serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.Jakarta (ANTARA) – Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae menyatakan pemanfaatan hasil analisis dan pemeriksaan yang dilakukan oleh PPATK terkait tindak pidana di bidang perpajakan sepanjang 2020 telah berkontribusi Rp9 triliun bagi penerimaan negara.

Dian menyatakan keberhasilan itu merupakan hasil dari join operation tiga pihak yaitu PPATK, Direktorat Jenderal Pajak, serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

“Khususnya dalam menghadapi tindak pidana pajak serta kepabeanan dan tindak pidana cukai di Indonesia,” katanya dalam Koordinasi Tahunan dan Arahan Presiden mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme 2021 di Jakarta, Kamis.

Terakhir, PPATK menemukan pola transaksi penggalangan dana melalui media sosial yang dilakukan oleh individu dan organisasi untuk mendukung aksi terorisme baik dalam dan di luar negeri.

“PPATK mencatat jumlah donasi yang siginifikan ke luar negeri yang diduga terkait dengan kegiatan terorisme di Irak dan Suriah,” tegasnya.

Selain itu, PPATK juga membantu dalam penelusuran dana organisasi yang dilarang oleh pemerintah.

Ia menjelaskan berbagai upaya akan terus dilakukan PPATK sebagai lembaga yang bertugas dalam mencegah serta memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT).

Dian menekankan tekat ini dilakukan dalam rangka menjalankan visi dan misi Presiden Joko Widodo yaitu mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong melalui penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

Ia memastikan PPATK telah melakukan berbagai upaya bersama dengan pemangku kepentingan dalam rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU No.8 Tahun 2010 maupun UU No.9 Tahun 2013.

Pemangku kepentingan tersebut antara lain meliputi Lembaga Pengawas Pengatur (LPP), Aparat Penegak Hukum, Kementerian/Lembaga (K/L), dan pihak pelapor.

“Hal ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia dalam menerapkan standar internasional sesuai rekomendasi Financial Action Task Force (FATF),” ujarnya.

Berita Finansial | Sumber : PPATK: Negara terima Rp9 triliun dari tindak pidana perpajakan

Check Also

Menteri Erick: SWF percepat investasi masuk ke dalam negeri

Menteri Erick: SWF percepat investasi masuk ke dalam negeri

Jakarta (ANTARA) – Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan Sovereign Wealth Fund (SWF) atau Lembaga Pengelola …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *