Thursday , 9 July 2020
Home / Keuangan & Perbankan / Permasalahan Layanan Online BPN di Masa Wabah Pandemi COVID-19 – Property & Bank

Permasalahan Layanan Online BPN di Masa Wabah Pandemi COVID-19 – Property & Bank

KOLOM – Sebagai upaya mencegah penyebaran virus Corona (COVID-19), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/BPN) mengeluarkan Surat Edaran No. 3/SE-100.TU.03/III/2020 (“SE”) yang mewajibkan setiap Kantor Pertanahan di Kota/Kabupaten maupun provinsi untuk menyesuaikan layanannya dengan kondisi aktual di wilayahnya.
Langkah ini melengkapi langkah instansi lainnya untuk beralih menyediakan layanan secara dalam jaringan (daring/online) selama masa pandemi COVID-19.

Berlaku sejak bulan Maret 2020, SE tersebut mencakup peralihan layanan konvensional (manual) menjadi layanan online bagi beberapa layanan seperti pendaftaran dan pencoretan roya dari hak tanggungan, serta pengecekan Sertipikat dan penerbitan Sertipikat tanah. Permohonan dan proses pelayanan dilakukan secara online melalui Aplikasi Layanan Loket Online atau email pusat layanan Kantor Pertanahan selama Aplikasi Layanan Loket Online belum tersedia, akan tetapi layanan lainnya yang membutuhkan adanya verifikasi lapangan atau menuntut adanya interaksi secara langsung antara pemohon dan pejabat Kantor Pertanahan akan dibatasi atau dihentikan sesuai dengan kondisi lapangan.
Disamping itu, kegiatan pertanahan yang melibatkan pengumpulan masyarakat seperti penyuluhan, sosialisasi dan sejenisnya juga ditiadakan atau dibatasi. Namun dalam penerapannya terdapat beberapa masalah yang dapat timbul dalam pelaksanaan Layanan Online tersebut antara lain:

Dokumen Fisik dan Layanan Verifikasi Lapangan

Satu sisi SE tersebut mewajibkan untuk melaksanakan beberapa layanan pertanahan secara elektronik, namun disisi lain SE tersebut tetap mewajibkan adanya penyampaian dokumen fisik secara langsung kepada petugas loket di Kantor Pertanahan. Hal ini menjadikan Layanan Online yang tersedia tidak efektif dan kontra produktif dalam aspek pencegahan penyebaran COVID-19. SE tersebut juga tidak membahas mengenai bagaimana penanganan layanan yang membutuhkan verifikasi langsung seperti pendaftaran tanah pertama kali, perpanjangan atau pembaharuan Sertipikat dan pemisahan dan penyatuan Sertipikat.
SE tersebut hanya menjelaskan bahwa proses layanan secara langsung akan dihentikan sementara dengan menyesuaikan pada kondisi lapangan. Dengan demikian, penerapan penghentian sementara akan berbeda di masing – masing wilayah dimana wilayah yang mendeklarasikan PSBB akan memiliki kemungkinan terbesar untuk dilakukan penghentian sementara.

Namun perlu disadari bahwa diperlukan adanya alternatif layanan verifikasi lapangan langsung karena potensi ditiadakannya akan mengganggu arus transaksi yang terjadi antar pelaku usaha maupun pelaku usaha dengan konsumen.

Tidak Ada Media Korespondensi yang Terbuka

Jika ditelisik kembali, SE tersebut hanya menentukan bahwa setiap pemberitahuan kepada pemohon hanya dilakukan melalui email atau nomor telepon. Kementerian ATR/BPN sendiri tidak menyediakan media korespondensi yang terbuka bagi pemohon untuk memantau proses berkas permohonannya. Hal ini menjadikan Layanan Online dalam SE ini terlihat tidak memberi solusi dan justru berpotensi menciptakan hambatan baru.

Kesiapan Pejabat Pemerintah

Sepintas ketentuan ini terlihat seperti suatu terobosan ditengah pandemi COVID-19, namun perlu dicatat bahwa SE tersebut berpotensi tidak dipatuhi secara merata oleh Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia. Sebagaimana diketahui, otoritas daerah saat ini menerapkan aturan atau pendekatan yang berbeda-beda terkait pembatasan social. Hingga saat ini, hanya beberapa kepala daerah yang telah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di daerahnya. Konsekuensinya, tidak seluruh Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia melaksanakan penghentian layanan langsungnya sebagaimana yang diarahkan Menteri ATN/BPN  dalam SEnya.
Disamping SE tersebut merincikan prosedur elektronik, pada akhirnya implementasinya tentu saja bergantung kepada kesiapan dari masing – masing Kantor Pertanahan di setiap daerah untuk melakukan penyesuaian dari layanan manual (langsung) menuju layanan online. Kesiapan tersebut berupa kesiapan infrasturktur sistem online dan kesiapan para pejabatnya itu sendiri, tidak sedikit pihak meragukannya dimana dikhawatirkan terjadi keterlambatan pemberian layanan sesuai dengan tenggat waktu.

Dugaan ini diperkuat juga dengan SE tidak merincikan berapa lama waktu yang harus diselesaikan oleh Kantor Pertanahan untuk menyelesaikan masing – masing layanan yang dilakukan secara online. Lazimnya tentu pelayanan online akan mampu memberikan penyelesaian pekerjaan yang lebih cepat dibandingkan pelayanan manual karena digitalisasi yang terjadi selama proses pelayanan.
Lebih jauh, tidak seluruh kantor pertanahan telah mengoptimalkan website dari Kementerian ATR/BPN. Sebagian besar kantor pertanahan di Jadetabek telah mengimplementasikan sebagian Layanan Online sebelum terjadinya wabah COVID-19, namun diluar pulau Jawa Kantor Pertanahannya belum menerapkan Layanan Online tersebut.

Adapun dalam penyelenggaraan SE, Kantor Pertanahan akan melaksanakan dengan tata cara sebagai berikut pertama, permohonan yang disampaikan melalui email akan diperiksa oleh petugas. Untuk kemudian jika memenuhi syarat maka proses layanan akan dilakukan, namun tetap setelah adanya berkas fisik yang diterima. Penerimaan permohonan secara fisik dilakukan dengan protokol kesehatan yang cukup ketat. Apabila dokumen fisik telah lengkap maka petugas kemudian akan mengirimkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) maupun Surat Perintah Setor (SPS) via email kepada pemohon.
Setelah tata cara tersebut dalam SE tidak ada penjelasan mengenai berapa lama waktu yang diperlukan untuk memproses dokumen yang diterima, hal ini dapat menjadikan Layanan Online itu sendiri tidak memiliki ketentuan yang jelas, dimana kejelasan proses itu sendiri dibutuhkan bagi pemohon untuk meningkatkan kepercayaan pemohon dalam menjalankan/menggunkan Layanan Online.

Dalam permasalahan ini, seluruh pihak yang terlibat atau berniat untuk melakukan transaksi pertanahan dapat menjaga komunikasi yang intensif dengan Pejabat Pertanahan untuk menjamin tidak terjadinya penundaan yang tidak perlu terhadap transaksi pertanahan yang dilakukan.
Penulis mendorong agar Kementerian ATR/BPN dapat segera menciptakan portal online yang mudah diakses oleh pemohon untuk dapat menyampaikan permohonan layanan maupun memantau prosesnya. Portal ini diharapkan dapat digunakan oleh seluruh Kantor Pertanahan sehingga pelayanan online tetap dapat dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia terlepas dari status darurat yang melekat di daerah tersebut.

Pandemi COVID-19 dapat menjadi blessing in disguise bagi Kementerian ATR/BPN dan seluruh Kantor Pertanahan di Indonesia untuk menata ulang layanan pertanahan secara online yang terus didengungkan sejak dahulu sehingga Layanan Online tersebut tidak hanya akan dimanfaatkan selama krisis, namun dapat berlaku juga pasca krisis sehingga terdapat percepatan dan efisiensi pelayanan pertanahan. Keseriusan dari pemerintah untuk menerapkan Layanan Online di BPN  secara efektif, merata dan transparan sendiri akan berguna untuk mencegah adanya praktik-praktik suap/korupsi oleh oknum-oknum di BPN itu sendiri.
Penulis : Rahima Malik,S.H.,M.H
(Erwin Kallo & Co. Property Lawyers)

Berita Keuangan & Perbankan | Sumber : Permasalahan Layanan Online BPN di Masa Wabah Pandemi COVID-19 – Property & Bank

Check Also

Masyarakat Sambut Positif Tol Desari Seksi II Brigif – Sawangan Dibuka - Property & Bank

Masyarakat Sambut Positif Tol Desari Seksi II Brigif – Sawangan Dibuka – Property & Bank

INFRASTRUKTUR – Mumpung masih belum berbayar alias gratis, Rinto (38 tahun) akhirnya memutuskan untuk menjajal …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *