Butuh kebijakan turunan yang perlu dilakukan pada level daerah, karena sejauh ini memang ada ketidaksinkronan antara pusat dengan daerahJakarta (ANTARA) – Ekonom dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia Teuku Riefky menilai tingginya biaya logistik dan tumpang tindih regulasi bisa menjadi faktor utama penyebab terhambatnya investasi nasional.
“Efisiensi biaya logistik dan sinkronisasi regulasi antar kementerian dan antara pusat dan daerah perlu dilakukan agar daya saing investasi bisa meningkat,” kata Teuku Riefky, dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Menurutnya, regulasi yang tumpang tindih antar kementerian dan lembaga sejauh ini hanya akan menghambat investasi ke depan.
Bahkan kata Riefky, kehadiran Omnibus Law dan terbitnya sovereign wealth fund (SWF) belum bisa serta-merta memuluskan pemodal asing untuk berinvestasi di Indonesia.
“Butuh kebijakan turunan yang perlu dilakukan pada level daerah, karena sejauh ini memang ada ketidaksinkronan antara pusat dengan daerah. Pada periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi ada delapan paket kebijakan, namun sejauh ini belum maksimal dalam menarik investasi. Masih butuh waktu,” ujarnya.
Berita Ekonomi | Sumber : LPEM UI: Biaya logistik tinggi masih jadi penghambat investasi