Friday , 25 September 2020
Home / Finansial / Kemenkeu usul wajibkan layanan pemerintah berbasis NIK atau NPWP

Kemenkeu usul wajibkan layanan pemerintah berbasis NIK atau NPWP

Data itu harus bisa tertata dengan baik dan harus ada interoperabilitas dengan data keuangan keseluruhanJakarta (ANTARA) – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengusulkan adanya regulasi untuk mewajibkan setiap layanan pemerintah berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk memperkuat pengelolaan data keuangan negara.

“Data itu harus bisa tertata dengan baik dan harus ada interoperabilitas dengan data keuangan keseluruhan,” kata Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi Sudarto dalam webinar Satu Data Indonesia (SDI) di Jakarta, Senin.

Menurut dia, dengan basis NIK dan atau NPWP diharapkan menjadi jangkar utama dalam meningkatkan interoperabilitas (pertukaran informasi) antar-sistem baik internal maupun eksternal pemerintah.

Berita Finansial | Sumber : Kemenkeu usul wajibkan layanan pemerintah berbasis NIK atau NPWP

Check Also

Pemerintah reformasi ekosistem logistik turunkan biaya jadi 17 persen

Pemerintah reformasi ekosistem logistik turunkan biaya jadi 17 persen

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah mereformasi ekosistem logistik nasional (NLE) melalui kemudahan dan penyederhanaan proses hulu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *