Friday , 23 October 2020
Home / Properti / Jika HGB 90 Tahun, Hunian Vertikal Akan Jadi Solusi Properti Perkotaan – Property & Bank

Jika HGB 90 Tahun, Hunian Vertikal Akan Jadi Solusi Properti Perkotaan – Property & Bank

PROPERTI – Direktur Eksekutif Jakarta Property Institute Wendy Haryanto menyebut, hunian vertikal seperti apartemen atau rumah susun tak populer di Indonesia. Sebab, masa berlaku sertifikat hak guna bangunan (HGB) hanya selama 30 tahun.
“Kalangan muda, sebagai pembeli rumah pertama, lebih memilih rumah tapak dengan Sertifikat Hak Milik (SHM), meski lokasinya jauh dari pusat kota,” ujar Wendy, pada  Selasa (06/10/2020).

Wendy melanjutkan, peringatan World Habitat Day yang bertema “Housing for All: A Better Urban Future” pada 5 Oktober lalu patut menjadi momentum membuat hunian vertikal atau apartemen menjadi menarik. Sebab, dibandingkan dengan sertifikat hak milik (SHM) yang tanpa batasan masa berlaku, masa berlaku HGB terlampau singkat.
Menurutnya, setidaknya ada tiga alasan masa berlaku sertifikat HGB di Indonesia perlu diperpanjang. Pertama, perpanjangan masa berlaku HGB menjadikan hunian vertikal lebih atraktif, apalagi ketersediaan lahan mustahil bertambah dan harga rumah tapak di perkotaan cenderung melambung terus.

Dalam laporan Bank Dunia berjudul Time To Act yang dirilis pada 2019 menunjukkan, rasio harga rumah per pendapatan penduduk Jakarta adalah 10,3. Angka ini lebih tinggi bahkan dibandingkan dengan London (8,5), New York (5,7), dan Singapura (4,8).
“Hunian vertikal dapat menjawab sekaligus masalah kebutuhan rumah dan keterbatasan lahan,” kata Wendy. Ia berujar, pemerintah Indonesia bisa meniru Singapura. State Lands Act Singapura menetapkan waktu kepemilikan apartemen selama 99 tahun sejak 1967. Aturan serupa di Hong Kong lebih progresif dibanding Indonesia, yaitu 75 tahun.
Sementara di Malaysia, masa berlaku tersingkatnya 30 tahun. Namun, mereka telah memiliki alternatif hingga 60 tahun dan 90 tahun. Di Indonesia, jangka waktu maksimal HGB yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria 1960, kini perlu diperpanjang menjadi atau mendekati 99 tahun.

Wendy menilai, hal tersebut bukan tanpa alasan, karena meski masa berlakunya 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun, total lama masa berlakunya, yakni 50 tahun masih tetap lebih singkat dibandingkan ketiga negara tersebut.
“Makin panjangnya Masa berlaku sertifikat HGB membuat kaum muda lebih yakin untuk membeli apartemen. Unit apartemennya bisa diwariskan ke keturunan berikutnya,” tutur Wendy. Dari survei Jakarta Property Institute akhir 2019 menemukan jika 46 persen dari 300 responden berusia produktif, menyatakan masih enggan membeli apartemen.
Salah satu alasan terbesar mereka adalah status sertifikat HGB yang cuma 30 tahun. Kondisi ini menunjukkan adanya permintaan, tapi terhalang singkatnya masa berlaku HGB. Kedua, memperpanjang masa berlaku sertifikat HGB, mencegah timbulnya perkembangan kota yang melebar tidak beraturan (urban sprawl).

Masa kepemilikan apartemen mendekati 99 tahun memicu masyarakat akan memilih tinggal di apartemen yang dekat dengan pusat kota. “Jadi, mereka tak lagi terpaksa memilih rumah tapak di pinggiran kota, pemicu utama urban sprawl. Kota diuntungkan karena penataan wilayah dan pemanfataan lahannya bakal lebih optimal,” ucap Wendy.
Ia pun menilai, program pembangunan perumahan dari pemerintah seringkali berlokasi jauh dari pusat kota, seperti Balaraja di Banten atau Tambun di Jawa Barat. Banyak masyarakat membeli rumah tersebut tapi tidak tinggal di sana.
“Rumah yang sudah dibeli disewakan kembali, sedangkan pemiliknya tetap di Jakarta dengan menyewa rumah dekat lokasi dia bekerja. Akibatnya, tetap terjadi urban sprawl serta menghabiskan lahan pertanian,” kata Wendy mengungkapkan.

Menurutnya, memperpanjang masa berlaku sertifikat HGB juga menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk memanfaatkan aset lahan yang selama ini menganggur. Hunian vertikal harus dibangun di lahan-lahan yang belum dimanfaatkan secara optimal. Dia menyebut, sekali dayung, dua pulau terlampaui.
Strategi ini akan meningkatkan suplai hunian dan keyakinan masyarakat terhadap apartemen. Memiliki hunian adalah hak semua orang, dan hunian tidak harus berupa rumah tapak. “Rumah susun juga hunian. Pemerintah bertugas menjadi fasilitatornya,” ucapnya.
Ketiga, memperpanjang masa berlaku sertifikat HGB membuat suplai unit apartemen terserap, terutama oleh calon pembeli rumah pertama. Dengan begitu, kata dia, suplai hunian vertikal juga akan banyak diserap oleh penghuni langsung dan bukan hanya investor yang berujung pada meroketnya harga hunian.

Wendy mengatakan, Harga lahan di perkotaan hampir mustahil turun dan ketersediaan lahan mustahil bertambah. Sementara itu, kebutuhan hunian cenderung terus meningkat, karena akan selalu ada angkatan kerja baru yang membutuhkan rumah tiap tahunnya.
“Tahun ini saja selisih kebutuhan hunian dan ketersediaannya (backlog) menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencapai 7,64 juta unit di Indonesia,” tuturnya. Artinya, rumah tapak dengan harga selangit sudah tak menjadi pilihan lagi.
Agar mencapai mandat World Habitat Day, Wendy berujar, konsep penghunian masyarakat di daerah perkotaan harus beralih ke hunian vertikal. “Sudah saatnya membuat hunian menjadi hak dasar yang patut dimiliki setiap warga negara. Perpanjangan masa berlaku HGB menjadi 90 tahun adalah salah satu solusinya,” ujarnya. (Artha Tidar)

Berita Properti | Sumber : Jika HGB 90 Tahun, Hunian Vertikal Akan Jadi Solusi Properti Perkotaan – Property & Bank

Check Also

Pemerintah Kembangkan Stimulus Pembiayaan Perumahan Untuk Non MBR - Property & Bank

Pemerintah Kembangkan Stimulus Pembiayaan Perumahan Untuk Non MBR – Property & Bank

PROPERTI – Pemerintah terus menggodok program stimulus fiskal untuk memudahkan kalangan non MBR mengakses perumahan. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *