Saturday , 28 November 2020
Home / Properti / Jadi Wanita Pertama di Pilkada Depok, Pengusaha Properti Ini Ingin Benahi Birokrasi – Property & Bank

Jadi Wanita Pertama di Pilkada Depok, Pengusaha Properti Ini Ingin Benahi Birokrasi – Property & Bank

PROPERTI – Calon Wakil Walikota Depok nomor urut satu, Hj Afifah Alia berkomitmen mempermudah berbagai perizinan di Kota Depok. “Mudah-mudahan ke depannya izin-izin di Kota Depok akan lebih mudah,” tegas Afifah.
Tekad tersebut mengemuka saat diskusi yang diselenggarakan Majalah Property&Bank, dalam acara Webinar Nasional Ngopsor bertajuk Bagaimana Afifah Alia menata Kota Depok dan menjadikan kawasan ini menjadi tempat tinggal, berusaha dan bekerja yang nyaman? Acara yang berlangsung pada Jumat (23/10/2020), dipandu oleh Indra Utama (Pemimpin Umum Majalah Property&Bank) dan M. Ridaf Sukri (Redaktur Majalah Property&Bank).

Soal perizinan, kata Afifah, nantinya akan dilakukan secara profesional dan tak berbelit. “Perizinan dilakukan dengan cara profesional. Jika perizinannya bermasalah, segera direspon dengan surat tertulis, bukan terkatung-katung tanpa jawaban,” ucap kader partai PDI Perjuangan, yang maju berpasangan dengan Pradi Supriatna, dalam pesta demokrasi kali ini.
Afifah menjelaskan, selama ini jika ingin mengurus perizinan di Depok, harus memakan waktu lama prosesnya dan berbelit. Afifah bahkan pernah melaporkan pemkot Depok ke Ombudsman (lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik), lantaran ia sendiri mengalami hal ini.

“Saat itu, saya sedang menyiapkan lahan untuk mendirikan gudang di kawasan Depok. Namun, saat saya urus, kok proses birokrasinya berbelit dan bertele-tele. Padahal saya sudah siapkan site plan-nya. Saya pun masih nggak tahu, faktor apa yang membuat perizinan itu lambat diporses. Tidak ada surat tertulis yang memberitahu jika izin saya itu tidak keluar, tidak ada kepastian faktor apa penyebabnya, dan sama sekali tidak jelas. Akhirnya, saya laporkan hal ini ke Ombudsman. Dan Ombudsman, akhirnya memerintahkan kepada Pemkot Depok, agar segera menyelesaikan perizinan proyek saya tersebut dengan cepat,” beber Afifah yang merupakan Chief Executive Officer (CEO) PT Perdana Satya Bhakti.
Selain itu, Afifah juga menyoroti layanan publik di Kota Depok. Salah satu persoalan yang menjadi perhatiannya adalah terkait pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP). “Contoh yang paling sering (pengaduan) adalah soal KTP. Dari tahun ke tahun masalahnya itu-itu saja. Prosesnya lama, blangkonya kosong, belum lagi petugasnya kadang enggak ada,” katanya dengan nada gemas.
Alumni Faklutas Teknik Sipil Universitas Pancasila (UP) ini pun mengaku tak habis pikir, Depok yang notabene kota metropolitan, masih terbelenggu dengan persoalan-persoalan klasik tersebut. “Solusinya ketegasan. Leadership pemimpinnya. Masa iya orang ngurus KTP, KK, sampai bulanan. Bahkan tahunan. Ini ada apa,” ungkap Ketua Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) Kota Depok, yang merupakan sayap Islam PDI Perjuangan.

Menurutnya, persoalan birokrasi terkait layanan publik bisa diselasaikan jika pemimpinannya sanggup bersikap tegas dan peka terhadap masalah yang dihadapi warganya. “Daerah lain bisa kok, cepat. Kuncinya ada di kemauan pemimpinnya. Bagaimana menggerakan sistem layanan publik yang cepat, efektif, dan efisien,” ujarnya.
Hal lain yang disampaikan lulusan SMA 55 Jakarta ini, berkaitan proyeksi lebih tersebarnya pusat-pusat potensi ekonomi di Depok, tak hanya berpusat di seputaran kawasan Margonda dan sekitarnya saja. “Nanti, ada versi Margonda II, Margonda III, dan seterusnya, yang hadir dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Maka kawasan di Sawangan, Tole Iskandar, Juanda, Tapos, atau jalan raya Bogor, bisa menjadi sentra ekonomi baru. Apalagi, beberapa lokasi itu kini terbangun ruas jalan tol, yang membuat area-area itu makin menggeliat potensi ekonominya,” bilang wanita keturunan Arab-Betawi ini.

Ia pun meyakini, jika dirinya dan Pradi terpilih menjadi Wakil Walikota dan Walikota Depok yang baru, salah satu tugas awal yang ia akan benahi adalah sistem birokrasi. Dengan birkoras yang bersih serta efektif dan efisien, maka sistem kerja pemerintahan menjadi lebih baik. Andai birokrasi berjalan sulit, maka investor pun enggan untuk hadir di Depok.
“Birokrasi yang tertata rapi dan kinerja pelayanan publik berjalan linear secara profesional dan taat aturan, tentu ini mengundang investor untuk tertarik dan memilih Depok sebagai lokasi investasi yang seksi. Ditunjang, infrastruktur yang lengkap, seperti sarana transportasi masal yang teratur, juga kehadiran ruas jalan tol yahng strategis, maka otomatis ini bisa menjadi sumbangan bagi PAD Depok,” paparnya. Dengan PAD yang cukup, menjadi modal membangun kota Depok serta masyarkatnya, jauh lebih baik dibanding kondisi saat ini.

Sebagai informasi, pengusaha properti kelahiran Jakarta, 16 November 1975  adalah kader perempuan PDI-P yang sempat mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI pada Pileg 2019 lalu, namun gagal lolos ke Senayan dengan menempati urutan ketiga. Sementara itu, Pradi merupakan kader Gerindra sekaligus calon petahana, karena saat ini ia menjabat sebagai Wakil Wali Kota Depok.
Keduanya diusung Gerindra dan PDI-P, ditambah Golkar, PKB, PAN, dan PSI, dengan total dukungan 37 kursi di DPRD. Diakui atau tidak, dengan hadirnya ibu satu putri ini, kontestasi politik di Depok menjadi lebih menarik. Ia membawa suara yang cukup besar karena mewakili suara perempuan yang jumlahnya hampir 50 persen. (Artha Tidar)

Berita Properti | Sumber : Jadi Wanita Pertama di Pilkada Depok, Pengusaha Properti Ini Ingin Benahi Birokrasi – Property & Bank

Check Also

Menguat Hingga 30 Persen,  Analis : Harga Saham PP Properti Didongkrak PEN - Property & Bank

Menguat Hingga 30 Persen, Analis : Harga Saham PP Properti Didongkrak PEN – Property & Bank

EMITEN – Dalam Sepekan terakhir, harga saham PT PP Properti Tbk (PPRO) melesat 78,43 persen. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *