Tuesday , 26 January 2021
Home / Ekonomi / DFW soroti ketidakpastian penerapan aturan alat tangkap perikanan

DFW soroti ketidakpastian penerapan aturan alat tangkap perikanan

Menteri Edhy lupa, 40 tahun lalu Presiden telah mengeluarkan Keputusan Presiden No.39/1980 tentang Penghapusan Jaring TrawlJakarta (ANTARA) – Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Moh Abdi Suhufan menyoroti inkonsistensi dan ketidakpastian dari aturan alat tangkap perikanan terkait regulasi yang membolehkan penggunaan alat tangkap trawl.

Moh Abdi Suhufan di Jakarta, Minggu, menyatakan, sebelum ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sempat mengeluarkan aturan penting yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PERMEN KP) No. 59/2020 tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas.

Aturan ini membolehkan penggunaan alat tangkap yang sebelumnya dilarang oleh PERMEN KP No. 71/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas. PERMEN KP No. 59/2020 sekaligus menganulir PERMEN KP No. 2/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkap Ikan Pukat Hela (trawl) dan Pukat Tarik (seine nets).

“Menteri Edhy lupa, 40 tahun lalu Presiden telah mengeluarkan Keputusan Presiden No.39/1980 tentang Penghapusan Jaring Trawl. Dalam PERMEN KP No. 59/2020, alat tangkap yang kembali diizinkan beroperasi adalah cantrang, dogol, pukat ikan dan pukat hela dasar udang,” paparnya.

Menurut dia, perubahan aturan penangkapan ikan dalam lima tahun terakhir ini menunjukkan buruknya tata kelola perikanan dan inkonsistensi kebijakan, serta dinilai akan merugikan nelayan, pelaku usaha dan ancaman keberlanjutan sumber daya ikan.

Ia mengakui bahwa perubahan aturan bukan sesuatu yang tabu, apalagi mengingat sifat dinamis sumber daya ikan, tapi perubahan tersebut perlu dilakukan secara hati-hati dengan pertimbangan teknis yang matang.

Berita Ekonomi | Sumber : DFW soroti ketidakpastian penerapan aturan alat tangkap perikanan

Check Also

Petani Gunung Kidul mulai panen jagung seluas 47.198 hektare

Petani Gunung Kidul mulai panen jagung seluas 47.198 hektare

Hasil panen jagung tahun ini cukup bagus. Produktivitas hasil panen jagung rata-rata mencapai 4,6 ton …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *