Sunday , 29 November 2020
Home / Finansial / Demi kemandirian fiskal, LaNyalla: BUMD tak produktif dilikuidasi

Demi kemandirian fiskal, LaNyalla: BUMD tak produktif dilikuidasi

Serang (ANTARA) – Kemandirian fiskal daerah masih menjadi persoalan utama di Indonesia, mengingat, Indikator Kemandirian Fiskal Daerah (IKFD) menunjukkan mayoritas pemerintah daerah belum mandiri.

Demikian dikatakan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mattalitti dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Banten, Sabtu.

Dari data BPK tahun 2019, hanya 1 dari 542 Pemda di Indonesia yang memiliki indikator “sangat mandiri” yaitu Kabupaten Badung, Bali. Disusul DKI Jakarta dan Kota Bandung, Jawa Barat yang berada pada level indikator “mandiri”. Sedangkan daerah yang lain masih pada level indikator “belum mandiri” dan “menuju kemandirian”.

“Dalam beberapa kesempatan ke daerah, saya sering menyampaikan, bahwa belanja APBD seharusnya difokuskan kepada pengembangan atau pembangunan sektor yang dapat menjadi pengungkit ekonomi daerah. Sehingga memiliki dampak atau effect keekonomian di daerah,” ungkap LaNyalla.

Meskipun, indikator perekonomian Banten pada triwulan I 2020 tumbuh sebesar 3,09 persen lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 2,97 persen. Namun, mengalami penurunan dibandingkan pertumbuhan triwulan IV 2019 yang mencapai 5,90 persen.

Menurunnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten dari sisi permintaan terutama didorong oleh menurunnya konsumsi dan kinerja net ekspor sebagai dampak Pandemi Covid-19. Ditambah dengan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar Rp23 miliar.

Sebelumnya, pada tahun 2019, TKDD Provinsi Banten mencapai Rp.17,06 triliun. Pada TA 2020 hanya mendapat Rp.16.83 triliun, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa.

Hadir dalam FGD tersebut, Wakil Gubernur Andhika Hazrumy dan sejumlah Senator asal Banten, di antaranya Andiara Aprilia Hikmat, Habib Ali Alwi dan TB. M. Ali Ridho Azhari. Tampak pula Senator dari luar Banten di antaranya Badikenita BR. Sitepu (Sumut), Erni Sumarni (Jabar), Ahmad Bastian dan Bustami Zainudin (Lampung) serta Jialyka Maharani (Sumsel), Fernando Sinaga (Kaltara), Sukiryanto (Kalbar) dan Matheus Stefi (Malut).

Dalam kesempatan itu, Wagub Andhika menyampaikan kepada Ketua DPD, beberapa usulan proyek strategis nasional yang sangat dibutuhkan di Provinsi Banten untuk mendapat atensi dari para Senator di DPD RI. Di antaranya di bidang pengairan, perhubungan dan infrastruktur lainnya.
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mattalitti didampingi Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy. (Foto Istimewa)

Berita Finansial | Sumber : Demi kemandirian fiskal, LaNyalla: BUMD tak produktif dilikuidasi

Check Also

DPRD setujui APBD Kudus 2021 sebesar Rp1,83 triliun

DPRD setujui APBD Kudus 2021 sebesar Rp1,83 triliun

Belanja daerah sebesar Rp1,83 triliun sehingga terjadi defisit sebesar Rp154,41 miliarKudus (ANTARA) – Dewan Perwakilan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *