Sunday , 1 November 2020
Home / Keuangan & Perbankan / Bantah Omnibus Law Bisa Rampas Tanah Rakyat, Pemerintah : Ini Yang Benar ! – Property & Bank

Bantah Omnibus Law Bisa Rampas Tanah Rakyat, Pemerintah : Ini Yang Benar ! – Property & Bank

 
NASIONAL – Pemerintah lewat UU Omnibus Law Cipta Kerja dikatakan bisa merampas tanah atau rumah masyarakat. Pandangan ini ditepis oleh pemerintah. Staf Khusus dan Jubir Kementerian ATR/BPN tentang UU Cipta Kerja, T. Taufiqulhadi mengatakan, pernyataan itu muncul dari mulut beberapa pengamat dan politisi. Dia menjamin pernyataan itu tidak benar.
“Sejumlah pengamat dan politisi mengatakan, ada pasal dalam UU Cipta Kerja yaitu pasal 121, yang membuat pemerintah dengan semena-mena merampas tanah atau rumah warga negara. Pernyataan para pengamat dan politisi seperti itu sangat tendensius dan bermaksud buruk. Karena tidak ada pasal dalam UU Cipta Kerja yang membenarkan pemerintah merampas tanah tanah rakyat,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Kamis (08/10/2020).

Taufiqulhadi menjelaskan, terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam pasal 121 UU Cipta Kerja sama sekali tidak mengubah makna dan cara penguasaan oleh pemerintah dari UU sebelumnya yaitu UU No 2 tahun 2012. “Jika memang ada perubahan, itu hanya penyesuaian istilah saja,” tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengatakan, pengaturan sektor pertanahan dalam UU Cipta Kerja mempermudah perizinan investasi. Sebab, menjadi lebih efektif dan transparan. Ia menjelaskan, kehadiran beleid itu bakal mendukung proses perizinan melalui sistem online single submission (OSS). Lantaran pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun dan menyediakan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dalam bentuk digital dan sesuai standar.

“OSS itu untuk memudahkan perizinan, tapi selama ini banyak regulasi yang belum mendukung. Maka dalam UU ini dimasukkan, salah satu adalah kewajiban bikin RDTR untuk seluruh aspek rencana investasi, penggunan tanah, dan lain-lain,” ujar Sofyan. Dengan adanya RDTR dalam bentuk digital yang terintegrasi ke dalam OSS, maka pelaku usaha pun bisa mendapatkan informasi mengenai rencana lokasi kegiatan usahanya yang sesuai dengan RDTR. Kemudian pelaku usaha tinggal mengajukan permohonan pemanfaatan ruang untuk kegiatan usahanya melalui sistem OSS.
Ia bilang, dengan sistem ini maka investor tak perlu lagi berurusan dengan birokrasi yang berbelit-belit. “Jadi tidak harus menghadap siapa, bicara dengan siapa, meminta izin dengan birokrasi tertentu. Karena ini program anti korupsi, itu jauh lebih efektif kalau transparan dan jelas,” kata dia.
Sekedar informasi, untuk bisa berinvestasi pelaku usaha diharuskan mengacu pada RDTR dalam menentukan lokasi kegiatan usahanya. Namun, kondisi ini terhambat dengan masih sedikitnya pemerintah daerah yang memiliki RDTR. Pada tahun lalu saja, dari 514 kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki RDTR baru sebanyak 50 daerah. Lalu, dari 50 daerah tersebut hanya 10 yang memiliki peta digital, yang padahal diperlukan untuk integrasi ke sistem OSS.

Sofyan menambahkan, UU Cipta Kerja turut menegaskan penerapan one map policy untuk tata ruang wilayah yang dapat menjadi acuan pemecahan masalah yang berhubungan dengan kehutanan hingga kelautan. Tata ruang ini pun akan dipublikasikan secara online sehingga bisa diakses seluruh orang.
“Jadi UU ini mengkonfirmasi dan mendukung inisiatif yang dilakukan pemerintah sebelumnya, misalnya dalam bidang OSS. dan juga mendukung supaya tata ruang itu betul-betul bisa jadi panglima seluruh masalah,” pungkas Sofyan. (Artha Tidar)

Berita Keuangan & Perbankan | Sumber : Bantah Omnibus Law Bisa Rampas Tanah Rakyat, Pemerintah : Ini Yang Benar ! – Property & Bank

Check Also

Unit di The Newton 1 Diserahterimakan, CW2J Mulai Pasarkan The Newton 2 - Property & Bank

Unit di The Newton 1 Diserahterimakan, CW2J Mulai Pasarkan The Newton 2 – Property & Bank

PROPERTI – Sejumlah pengembang tetap berkomitmen menyelesaikan proyek properti yang dikembangkan meski pandemi Covid-19 masih …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *