Wednesday , 23 September 2020
Home / Ekonomi / Ancaman krisis FAO, Buwas: RI masih bisa dapat impor beras negara lain

Ancaman krisis FAO, Buwas: RI masih bisa dapat impor beras negara lain

Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyebutkan bahwa Indonesia masih bisa mendapatkan impor beras dari negara lain, jika memang dibutuhkan terkait adanya ancaman krisis pangan yang diperingati Badan Pangan dan Pertanian Dunia (FAO).

Seperti diketahui, FAO mengingatkan sejumlah negara terhadap adanya potensi kekeringan dan ancaman krisis pangan akibat pandemi COVID-19. Bahkan akibat peringatan tersebut, beberapa negara telah mengeluarkan larangan ekspor pangan demi mengutamakan pasokan di dalam negeri.

“Walaupun sudah ada ‘warning’ tentang pangan, saya sudah menghubungi beberapa negara yang katanya mereka tidak akan ekspor berasnya ke negara lain, tapi sebenarnya kita bisa mendapatkan itu,” kata Budi Waseso dalam RDP bersama Komisi IV yang digelar di Kompleks Parlemen DPR/MPR Jakarta, Kamis.

Bansos beras tersebut rencananya akan dilakukan dalam dua tahap, yakni 450.000 ton untuk tiga bulan ke depan.

Jika program tersebut terealisasi, Bulog hanya kekurangan 500.000 ton beras untuk menjaga stok CBP yang dikelola Bulog tetap di atas 1 juta ton, dengan asumsi tidak ada penyerapan produksi gabah dalam negeri pada musim panen kedua di bulan September-Oktober.

“Kalau saya dikasih mengeluarkan 900.000 ton, untuk mempertahankan 1 juta ton CBP saya harus mendatangkan 500.000 ton. Itu kalau pasti, tetapi apabila cuma 450.000 ton, ya tidak perlu impor karena stok kami dengan penyerapannya juga masih banyak,” kata Buwas.

Buwas menambahkan bahwa hingga kini Bulog masih melakukan penyerapan gabah produksi dalam negeri dengan rata-rata volume 7.000-10.000 ton per hari. Realisasi pengadaan beras Bulog hingga 25 Juni 2020, tercatat sebesar 649.073 ton.
 

Berita Ekonomi | Sumber : Ancaman krisis FAO, Buwas: RI masih bisa dapat impor beras negara lain

Check Also

Kelola kawasan konservasi, KKP libatkan masyarakat hukum adat

Kelola kawasan konservasi, KKP libatkan masyarakat hukum adat

Kami terus mendorong keterlibatan masyarakat hukum adat dalam mengelola KKPNJakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *